Menggagas Politik Jalan Ketiga

Oleh:

Syamsul Arifin

Persoalan politik pemilu lokal bukan sekedar masalah mekanisme, tata cara dan teknis memilih yang benar.  Karena persoalan mendasar politik pemilu lokal adalah, lebih bermuara pada masalah kualitas proses demokrasi, karena sublimasi proses pemilu lokal adalah keharusan untuk menghadirkan model kepemimpinan politik daerah yang bermoral tinggi dan mampu mendrong proses pembangunan sehingga menjamin kesejahteraan masyarakat secara luas.

Faktanya,  masih banyak keterpilihan pemimpin daerah, eksekutif dan legislatif, yang kemudian masih tersandera masalah perilaku korupsi, kolusi dan nepotis.

Hal ini membuktikan, bahwa berbagai perangkat konstitusi dan sistem pemilu yang ada selama ini belum mampu memproduksi pola pemimpin meritokrasi pemerintahan yang berintegritas.

Melihat kenyataan ini, proses kelanjutan politik yang lebih beradab membutuhkan proses strukturasi, sebuah proses pemaknaan jalan baru menata dinamika kerangka kognis ipolitik jalan ketiga.

muzaik.inilah.com

Distorsi Etika Politik.

Dalam laporan KPK , hingga bulan oktober 2018 saja, ada 100 kepala daerah dan 220 Anggota DPRD yang terjerat tindak pidana korupsi.

Belum lagi berbagai perasoalan pelanggaran etika sosial dan pidana umum, yang banyak juga dilakukan oleh beberapa oknum anggota DPRD maupun kepala daerah.

Maka mendorong kembali memperkuat proses demokrasi politik lokal, berarti membuka pelebaran jalan proses legitimasi pemilu. Untuk itu, menggagas pelembagaan adat maupun budaya sosial lokal dalam proses penguatan  sistem demokrasi menjadi keharusan untuk menciptakan kohesifitas penyelenggaraan pemilu.

Sehingga dalam konteks politik pemilu, restrukturisasi konsep budaya sosial  lokal perlu menjadi bagian dari kebijakan strategis. Penegasan formulasi strategis ini untuk memberikan ruang akomodasi yang lebih luas pada simpul budaya masyarakat lokal.

Ini adalah sebuah pendekatan transfotmasi budaya, pendekatan kontekstual berbasis budaya lokal yang telah lama hidup menjadi bagian dari akar kearifan politik. Untuk itu menempatkan kearifan lokal meruapakan jalan melekatkan kembali proses nilai kepatutan perilaku politik.

Politik Jalan Ketiga.

Meskipun dalam skala nasional pranata sistem politik telah mengalami restrukturusasi, karena pengaruh transformasi modernitas, akan tetapi untuk membangun struktur politik lokal yang mondial membutuhkan rasionalisasi menyeluruh dari seluruh warisan tradisi budaya politik lokal itu sendiri.

Sementara persoalan transaksi politik, yang telah mengeleminasi proses transisi demokratisasi politik lokal, yang kemudian kendali kekuatan para kartel, elit partai politik dan pemilik modal, untuk itu proses penyelenggara pemilu perlu melembagakan kembali simpul budaya paguyuban dan patembayan menjadi ‘zebra cross’ moral politik.

Pelibatan kembali nilai budaya paguyuban dan patembayan dalam proses demokratisasi politik, adalah untuk mendorong kembali kesadaran budaya membangun kualitas demokrasi lokal.

Karena sejak era reformasi hingga kini sudah beberapa kali perubahan rezim konstitusi pemilu, KPU, Bawaslu, ternyata belum mampu mengurangi masalah anomali moral dan hukum seorang pemimpin yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Untuk itu pelembagaan konsepsi peguyuban dalam konteks politik lokal, tidak hanya sekedar menjadi katalis budaya yang menyelaraskan hubungan sistem penyelenggaraan politik pemilu dengan komponen sosial, tapi juga untuk menopang penguatan sistem politik kepemiluan.

Begitu juga dalam patembayan, yang merupakan ‘elan vital’  produk transisi budaya demokrasi lokal, yang mencirikan prinsip kebebasan, toleransi dan sikap egaliterian, juga akan menjadi bagian dari sistem yang akan mampu mengakomidasi kebutuhan demokratisasi konstitusional.

Karena dibalik muatan budaya politik patembayan, didalamnya  mengalir pengalaman pemahaman transisional yang mengedepankan sistem politik yang menjaga keselarasan kehidupan politik demokrasi.

Perpaduan berbagai kutub simbol tradisi budaya ini akan mampu menjadi langkah permulaan melakukan pergeseran arah politik domestik.

Karena bagaimanapun proses demokrasi saat ini menjadi bagian dari konfigurasi  politik leiberal, terkadang didalamnya memiliki anomali nilai terhadap tradisi politik lokal yang mengagungkan  prinsip kesusilaan.

Maka penumbuhan sistem demokrasi menjadi niscaya melakukan konsolidasi keterpaduan ragam tradisi kebudayan yang memiliki ikatan kolektifitas untuk menjaga subtansi demokrasi, yang melibatkan akar sosial.

Makna pelibatan akar sosial yang bersifat fungsional, dan tumbuh dari berbagai ragam elemen, baik kalangan agama, akademisi, guru, santri, seniman, NGO, maupun ulama’.

Oleh sebab itu strategi jalan ketiga harus memberi ruang yang lebar yang mampu mengakomodasi dalam proses pembangunan demokrasi lokal, pada proses selanjutnya, jalan ketiga menjadi kawah candra politik yang mengelaborasi kebijakan konstitusional supaya mampu melahirkan model kepemimpinan politik yang berintegritas dan memiliki kemampuan menjadi pemimipin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif.

Melihat kondisi yang sangat krusial, maka membutuhkan penataan ulang sistem politik yang memiliki arah strategis berkebudayaan, dengan melatakkan etika dan moral dalam kelahiran seorang pemimpin lokal, maka niscaya proses kolaborasi sistemik jalan ketiga harus menjadi perumusan strategi holistik dan sistemik dalam mengokohkan kembali adab demokrasi.

Sehingga penegasan proses demokrasi politik lokal untuk kerangka dasar gagasan utama strategi politik jalan ketiga  merupakan upaya penegasan kembali sistem konstitusional kepemiluan berbasis lokal, yang mampu meresonansi  tradisi budaya sosial untuk menopang makna kearifan budaya politik dalam proses pembangunan yang berkelanjutan .

Untuk itu, konsep strategis politik jalan ketiga menjadi arah baru menata kebuntuan hubungan kearufan budaya dengan pola modrrnitas, padahal apapun bentuk sistem maupun proses politik harus menajadi tolak ukur manifestasi manusia dalam proses demokrasi, bukan sebaliknya, malah mendelegitinasi keberadaan prinsip nilai politik kemanusiaan, kebangsaan dan kenegaraan.

Pyt-kirom_suhai_medianarasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.