KORUPSI DAN KEJAHATAN TERORIS

Di Indonesia tindak pidana korupsi dan terorisme sudah menjadi perhatian penting karena keduanya telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta pemerataan pembangunan.

Kalau masih ingat dengan kejadian Bom Bali atau Bom di Jakarta telah menunjukan bahwa ancaman terorisme memiliki dampak yang sangat besar dalam segala sektor pembangunan. Tidak kalah penting juga dengan tindak pidana korupsi, dimana aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan mempunyai anggapan awal bahwa mereka tidak cukup bersih dan tidak cukup mampu menangani kasus tindak pidana korupsi maka lahirlah insitusi independen yang bernama komisi Pemberantas korupsi (KPK).

Di dalam persepsi hukum internasional tindak pidana korupsi dan terorisme mempunyai kesamaan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Namun, kesamaan kejahatan korupsi dan teroris tersebut terbukti tidak lebih dominan perbedaannya, yang membedakan dari kedua kejahatan tersebut adalah pada subjek dan objek serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Perbedaan lain, juga ditentukan oleh institusi dalam penegakannya.

Berbicara tentang objek kejahatan korupsi dan teroris muncul pertanyaan yang mencakup apakah yang menjadi persoalan utama hukum yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Sebagai kejahatan korupsi dipandang kejahatan khusus atau white collour crime, mengingat tidak semua orang dapat melakukan perbuatan pidana korupsi yang memiliki ciri sebagai berikut: (1) Kejahatan korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Berbeda karenanya dengan kejahatan pencurian; (2) Perbuatan selalu sangat tertutup atau rahasia (secrecy), kecuali masyarakatnya telah begitu receptis; (3) Korupsi melibatkan elemen yang saling terkait menimbulkan kewajiban dan keuntungan. Praktek korupsi dilakukan sebagai suatu metode rekayasa aktifitas yang mencoba menghindar dari hukum yang berlaku atau mencari pembenaran atas hukum; (4) Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menghendaki adanya putusan yang pasti; (5) Perbuatan korupsi melibatkan bentuk kebohongan kepercayaan masyarakat; (6) Apapun bentuknya korupsi adalah pengingkaran terhadap kepercayaan atau amanah; (7) Tindakan korupsi selalu bertentangan dengan fungsi ganda antara orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyuap dan penerima suap adalah sama pelaku dengan maksud dan tujuan berbeda. (8) Kejahatan korupsi telah melanggar norma-norma dan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab di dalam tata tertib warga negara. (Syed Hussein Alatas. 1986: 12).

Sedangkan sebab-sebab korupsi adalah (a) Lemahnya atau ketidakhadiran kepemimpinan dalam prosesi kunci yang memiliki kemampuan mempengaruhi prilaku strategi untuk mencegah korupsi. (b) Lemahnya pendidikan agama dan etik dan (c) Penjajahan (colonialisme) pemerintahan asing yang dapat membangkitkan kesetiaan yang mampu melarang berbuat korupsi. (d) Kurang pendidikan. (e) Kemiskinan. (f) Tiadanya suatu hukuman yang berat. (g) Tidak Adanya sistem lingkungan yang kondusif dari prilaku masyarakat atas anti korupsi. (h) Struktur pemerintah (i) Perubahan yang radikal (j) Korupsi dalam birokrasi menjiwai masyarakat secara utuh (Syed Hussein Nash: 38). Kompleksitas objek kejahatan korupsi menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Sedangkan Susan Rose-Ackerman dari perspektif politik (Corruption And Goverment Causes, Consequences And Reform. 1999: 114).

Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi akui memiliki kesamaan dengan kejahatan terorisme. Kejahatan luar biasa, ditentukan oleh ciri-ciri universal, sebagaimana diakui hukum internasional. Melainkan juga negara-negara memiliki jurisdiksi yang sama dalam mengadili kejahatan terorisme kejahatan korupsi. Akan tetapi, kejahatan terorisme berbeda dari kejahatan korupsi mengingat kejahatan terorisme diakui selain kejahatan luar biasa, juga sebagai kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity).

Kejahatan kemanusiaan mengandung sifat dari perbuatan yang umumnya mengancam dan memusnahkan jiwa, raga dan juga harta benda perorangan atau negara. Dari sifat dan esensi kejahatan kemanusiaan inilah korupsi tidak identik dengan kejahatan teorisme. Dengan kata lain, kejahatan terorisme dan korupsi memiliki kesamaan status kejahatan luar biasa (khusus), tidaklah otomatis dapat dijadikan objek yang sama dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Perbedaan yang sangat mencolok adalah bahwa kejahatan teroris telah didukung oleh berbagai konvensi internasional. Setidaknya ada lima konversi internasional yang diberlakukan. Dan hampir kebanyakan negara telah meranfikasinya. Misalnya, resolusi Dewan Keamanan PBB No.1373 tahun 2001, tentang Pemberlakuan Aset-Aset Teroris Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden.

Sedangkan kejahatan korupsi, konvensi internasional telah dibicarakan tahun 2004. Namun, sampai saat ini belum mengikat karena negara belum meranfikasinya secara lebih terpadu. Sehingga daya ikat negara-negara kejahatan korupsi di setiap negara memang telah diakui keberadaannya. Namun, tingkat keberhasilan UU korupsi sebagai sumber hukum tidak seefektif konversi dan UU negara tentang teoris. Subjek Hukum Sebagai Pemegang Hak Dan Kewajiban Sebagai sama-sama kejahatan luar biasa, korupsi secara fundamental berbeda dari kejahatan terorisme karena unsur subjek negara. Dalam kejahtan korupsi, subjek terlibat umumnya terdiri dari pejabat negara di tingkat pusat atau daerah yang menerima suap, untuk memperkaya diri dengan cara-cara melawan hukum.

Nah, belajar dari hal itu, sudah saatnya semua penegak hukum yang fokus terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme mulai melakukan sinergi untuk bisa mencegah dan menindak dua kejahatan tersebut untuk Indonesia baik dalam ekonomi, pembangunan dan politik.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.